Kapan Mau Marah?


Saya bangun dengan hati masygul pagi ini. Nelangsa. Seorang bapak dengan badan setengah basah dan keringat bercampur garam laut, terseok-seok pulang ke rumahnya di Kendari. Dua orang memapahnya perlahan demi memastikan ia tak tumbang. Air mukanya bingung.

“Kenapa ramai? Kenapa banyak orang di rumah?” tukasnya was-was.

Sampai di pintu, jasad anak laki-laki yang ia banggakan terbujur kaku dan dingin. Tangisnya tak terbendung. Hasil otopsi menunjukkan, sebutir timah panas mendarat pas di dada sang putra. Hati saya getir.

Belum juga saya menuntaskan rasa sedih, dua tokoh yang saya kagumi, Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu dicokok polisi di rumahnya secara beruntun, subuh tadi. Yang satu dituduh menebarkan ujaran kebencian dan dijerat dengan pasal karet UU ITE. Sisanya dicap “berbahaya” karena melakukan crowd funding  di laman kitabisa.com untuk aksi massa. Saya makin lemas.

Hari-hari belakangan, memang banyak kejadian yang menguji kewarasan dan kesabaran kita. Di antaranya, pengesahan RUU kilat KPK, sepaket dengan pimpinan yang disinyalir melakukan pelanggaran kode etik berat di lembaga antirasuah, Firli Bahuni. Sebaliknya, RUU PKS justru dibiarkan berlarat-larat, kendati kita lebih membutuhkannya sekarang. Di Kalimantan dan Sumatera, asap tebal akibat ulah korporasi busuk, melenyapkan oksigen. Seorang bayi mati sia-sia karenanya. Mau tahu lagi yang melayang sia-sia? Nyawa puluhan orang di Papua yang turun ke jalan, menggugat hak mereka pada negara. Polisi diam. Jokowi balik badan.

Kalau ada tragedi yang lebih pilu dari ini, pastilah karena melihat orang cuma terpekur diam. Saya paham, pilihan mereka untuk merespons sepi atau ikut bersuara. Namun, ketika kemanusiaan diperkosa di depan mata, saya tak tahu lagi, kenapa mereka masih bisa tahan. Ada yang pamer kebahagiaan (?) Ada yang sibuk mencari alasan. Di tengah derasnya gelombang protes, ada yang menganggap Indonesia sedang baik-baik saja. Saya kasihan. Jika Pramoedya masih hidup, ia mungkin cuma tertawa. Berdekade-dekade silam ia pernah bilang, akan tiba masa di mana sarjana tak akan peduli ketika kemanusiaan tersinggung. Tak tanggung-tanggung, mereka yang begini disebutnya sebagai orang gila dan berjiwa kriminal, alih-alih waras dan bisa merasa. Hari ini ramalannya terbukti.

Orang lebih khawatir harga bedak naik, berebut diskon belanja, atau mencemaskan reputasi sebagai perempuan pemenang karena menaklukkan lelaki bau cuka. Iya betul, itu adalah hak masing-masing orang, dan Anda tentu boleh tak bersepakat pada saya. Namun, kalau kondisi kacau-balau di Tanah Air hari-hari ini masih dianggap dinamika melulu, saya pastikan Anda termasuk orang yang betul-betul patut dikasihani.

Siapa pun yang mengira jika pengesahan RUU KPK wajib didukung, adalah orang yang sukarela membiarkan pencuri mengambil uang Anda, dari pajak-pajak yang dibayarkan, dari uang yang diambil dari gaji Anda. Jika mengira ditangkapnya aktivis oleh polisi atau matinya orang Papua yang letaknya bermil-mil dari Ibu Kota, tak membawa imbas apa-apa, maka Anda akan jadi orang pertama yang terduduk lemas, ketika kejadian itu barangkali menimpa Anda suatu hari. Penulis buku "Cinta Tak Pernah Tepat Waktu" Puthut EA. pernah mengeluarkan guyonan satir soal ini. Ia cerita, istri belakangan cemas habis-habisan dan menduga suaminya bakal dimasukkan penjara karena cuitannya di Twitter. Ada yang khawatir jika bersin di depan kantor polisi atau menatap foto Presiden lama-lama dianggap penghinaan.

Namun, di balik itu semua, ada kelompok yang menolak takut dan senantiasa menularkan keberanian pada yang lain. Tugas meyakinkan kalangan “diam” bahwa apa yang tengah dihadapi bangsa sekarang tak boleh dipandang berjarak dengan publik, tentu tak mudah. Ada satu peristiwa penting yang relevan dengan premis saya di atas. Media CNN mengabarkan, pengemudi ojek daring dilarang ikut aksi hari ini oleh Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), dan diminta fokus menarik penumpang. Seolah menyiratkan, privilese untuk menyampaikan pendapat di muka umum hanya boleh dilakukan oleh kalangan elit terpelajar, sedang akar rumput sebaiknya fokus mengisi perut masing-masing. Contoh lain, Menristekdikti mengancam rektor kampus senegeri yang membiarkan mahasiswanya turun ke jalan. Pun, orang tua diminta menjemput anak masing-masing yang berdemo bareng ratusan siswa Sekolah Teknik Menengah depan Senayan.

Dalam kondisi ketika publik masih menganggap, yang genting-genting saat ini cuma disederhanakan sebagai persoalan moral dan etika, maka pekerjaan rumah jadi makin berat. Mereka berpikir urusan prioritas adalah sekolah dan perihal paling purba, yakni bisa makan tiga kali sehari, sehingga hidup jadi auto-bahagia. Sebaliknya, negara menjalankan game theory dengan baik, menakar sebab akibat, dan memperkirakan kerugian atas respons publik. Di samping, ya tentu saja menggerakkan buzzer di media sosial untuk bergentayangan menebar hoaks dan pesan-pesan populis. Bahwa yang paling berbahaya adalah agenda indoktrinasi Taliban di KPK, intoleransi, xenophobia, sentimen asing, dan lainnya. Padahal, mengutip dalil Pengkor ikhwal rakyat harus dibiarkan bodoh, rasa-rasanya itu tak berlaku bagi kita yang masih menjaga akal sehat.

Untuk mereka yang berhasil dijinakkan rezim, mungkin tak sadar, jika para pemberani terus meradang, jalanan pasti bakal sesak dengan aksi massa yang ekskalasinya naik tiap hari, sedang polisi makin represif. Maka, terciptanya kondisi chaos adalah keniscayaan, tinggal masalah waktu. Ingat kejadian 1998? Masyarakat sebagian besar sudah paham, penindasan tak boleh berumur panjang. Oleh karena itu, melawan adalah kebutuhan. Mereka yang mencuatkan api protes yang asapnya membumbung ke udara se-Indonesia di 1998, punya satu kesamaan dengan mereka yang turun ke depan Senayan tiga hari belakangan: harapan. Angan-angan untuk mengubah keadaan, mimpi untuk menggoyang status quo, dan menghancurkan ambisi militer yang hendak berkuasa kembali lewat restu Jokowi, dan mengebiri sisa Orde Baru yang berlindung di balik oligarki.

Aksi massa bisa jadi akan pecah di mana-mana, disusul dengan rentetan penjarahan, karena kemarahan massa dan banyaknya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi (bisa karena iseng, membalas patah hati karena jagoannya keok di Pilpres, atau sekadar membakar Jakarta dan kota lain saja agar lebih membara). Macet dimana-mana, kantor diliburkan karena kecemasan yang melanda. Ditambah perspektif miring dunia internasional. Lalu apa lagi yang bakal terjadi kalau bukan krisis ekonomi nasional.

Sementara, pembisik di belakang Jokowi masih gamang, menanti kepastian nasib masing-masing selama satu periode ke depan, sehingga jadi tak konsisten memberi saran. Dalam hal ini kita sama-sama tahu, momentum 2019 jauh lebih perlu dikhawatirkan Jokowi karena selain bersumber dari kulminasi kemuakan, juga terjadi dalam masa kekosongan kekuasaan (vacuum of power) alias transisi pemerintahan. Presiden terpilih belum dilantik, pemerintah eksekutif dan legislatif beserta program legislasi nasional (prolegnas) masih menunggu. Komposisi kabinet baru juga masih jadi misteri. Semua elit harap-harap cemas, menunggu manuver satu sama lain.

Walhasil yang terjadi adalah perpaduan sempurna dari krisis ekonomi dan sosial politik. Sukar membayangkan jika Jokowi masih mau saja membiarkan dirinya terus disandera. Namun, lebih susah lagi melihat orang cuma diam melihat kesewenang-wenangan di depan mata. Mestinya, meminjam nasihat Ontosoroh pada Minke, "Kita melawan sebaik-baiknya, Nak, Nyo, sehormat-hormatnya."

Melawan di sini tentu saja tak berpretensi untuk spontan turun ke jalan, tapi bisa dengan saling memberi kabar, meneken petisi, donasi, atau merasai ada yang tak baik-baik saja di negeri ini. Barangkali itu derajat melawan dalam selemah-lemahnya iman.

Nah, ketika korps dan alutsista tak kita punyai, maka saluran paling produktif untuk melawan adalah lewat media sosial. Toh, sejauh ini mobilisasi lewat media sosial relatif berhasil, meskipun agak disayangkan, perlawanan di linimasa belakangan dimonopoli oleh kalangan menengah terdidik. Sementara mereka dari akar rumput yang tergerak melawan, kadang protesnya jadi tak substansial. Bahkan, kadang bisa diboncengi kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun, lepas dari itu semua, ketika kegelisahan menyergap kepala dan kita ikut marah melihat yang terjadi belakangan, maka itu jadi modal awal yang baik. Tinggal Anda saja yang belum marah, kapan mau marah? Apa harus menunggu orang tersayang dijemput dulu subuh-subuh di kantor polisi?


Komentar

  1. Lama sekali saya tidak membaca tulisan seemosi ini. Terima kasih, purnama!

    BalasHapus

Posting Komentar