Adakah yang nyata di era post-truth?




Sumber: Pixabay

Beberapa waktu lalu, tabloid Obor Rakyat diisukan akan terbit kembali jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019. Kabar tersebut mencuat pasca-keluarnya mantan pemimpin redaksi Obor Rakyat, Setyardi Budiono dari penjara. Obor Rakyat menurut pengadilan, terbukti melakukan praktik penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik kepada Jokowi, dalam liputan bertajuk “1001 Topeng Jokowi”. Dalam artikel ini, Jokowi disebut-sebut merupakan antek-antek asing dan keturunan China.

Imbasnya, pada Juni 2014, tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla melaporkan Obor Rakyat ke Bawaslu dan perkara segera masuk ranah hukum pidana.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu sendiri memang kerap mengeluhkan soal hoaks yang dialamatkan padanya. Dalam beberapa kali safari politik, ia bahkan mengklaim hoaks Obor Rakyat itu hanya satu dari sekian ribu yang beredar di berbagai kanal, termasuk media sosial. Tentu kita masih ingat heboh hoaks bernuansa SARA yang dihembuskan kelompok Saracen.

Sementara itu, di era post-truth sekarang, kemunculan hoaks pun relatif tak terelakkan. Apalagi semua orang kini bisa jadi agen produsen berita untuk dirinya bahkan orang lain. Era post-truth lazimnya memang ditandai dengan abainya publik terhadap fakta, melainkan lebih mementingkan emosi. Post truth dipopulerkan oleh dramawan Steve Tesich pada 1992 di The Nation, sebagai refleksi atas skandal Iran dan Perang Teluk. Lalu makin populer ketika kamus Oxford menarik era ini dengan dua sumbu peristiwa penting, Brexit dan kemenangan Donald Trump.

Tak hanya hoaks, yang lebih gawat, media menurut mantan peneliti Remotivi Wisnu Prasetya yang juga lulusan Master di bidang media Universitas Leeds, juga dilanda kebimbangan untuk menghadapi pernyataan bohong dari para politisi. Ia menandai, kebimbangan media paling kentara terjadi dalam Pilpres Amerika 2016 lalu. Seringnya media setempat menyiarkan kebohongan dan klaim sepihak Donald Trump, membuat ia makin populer dan menang. Sebab, berita itu bisa diamplifikasi di media sosial sehingga orang bisa saja jadi percaya.

Saya sempat berbincang dengan mantan jurnalis Los Angeles Times Maggie Farley pada Oktober 2018 di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Saya mengeluhkan betapa sulitnya membendung hoaks, terutama yang menjalar di grup-grup Wassap keluarga.

Jawaban Maggie hanya, “Ya, ini memang konsekuensi logis dari hidup di era post-truth, dan saya tak mengatakan tindakan membedakan hoaks dan kebenaran sebagai sesuatu yang mudah,” tuturnya.

Lalu, bagaimana jika saya ingin mengajak orang untuk turut menyetop hoaks, termasuk hoaks yang sangat mungkin dilakukan oleh media arus utama? Bagaimana pula, jika yang ingin saya beritahu adalah anak-anak akhir generasi milenial dan Z yang praktis hanya mengakses seluruh informasi dari internet, bukan koran atau televisi.

Upaya yang sulit

Nieman Reports pada Oktober 2018 menyusun laporan soal tantangan mengetahui apa yang nyata dewasa ini. Dalam laporan terhadap hampir 6.000 mahasiswa AS, dari Universitas Alaska, Universitas Texas, Universitas Michigan, dan Wellesley diperoleh fakta, mereka merasakan kerinduan mendalam akan kualitas jurnalisme yang lebih baik, di tengah brutalnya informasi di internet.

Sebagian besar responden survei (82%) setuju bahwa berita penting dalam demokrasi, sementara tiga perlima lainnya (63%) setuju soal pentingnya mengikuti berita terbaru. Lebih lanjut, mereka umumnya tidak senang dengan banyak bias dalam pelaporan berita. Sementara dua pertiga (66%) dari responden setuju dengan pernyataan bahwa "wartawan membuat kesalahan tetapi umumnya mencoba untuk memperbaiki berita itu.

Sebagai penjelajah aktif internet, para responden umumnya paham, hoaks telah mengikis kepercayaan mereka pada berita apa pun yang muncul dari media sosial maupun media resmi. Bahkan, hanya 14% responden yang mengaku bisa mengidentifikasi mana yang asli dan palsu.

Senada, Maggie dalam keterangannya membenarkan, kesulitan para warganet mengidentifikasi mana yang asli dan hoaks, dilatarbelakangi oleh kerja mesin yang super canggih. Ada dua program yang berperan, yakni algoritma dan bot. Algoritma mampu memprioritaskan hal-hal aktual dan populer, tapi tak selamanya nyata atau benar. Sementara, bot  dibuat untuk memperkuat penyebaran informasi. Di Twitter misalnya, bot berfungsi untuk menyukai, me-retweet, bahkan mengikuti akun orang tanpa harus digerakkan oleh manusia.

Meski begitu, Lee McIntyre dalam “Fighting Post-truth” (2018) menilai, tak banyak yang bisa dilakukan untuk melawan laju hoaks di era kini. Menurut Manjoo yang ia kutip dari bukunya True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society”, solusinya hanya bijak menyeleksi informasi.

“Kita tidak boleh berasumsi bahwa klaim apa pun bisa dipercaya. Kebohongan diceritakan karena orang mengatakannya, dan seketika berubah jadi kebenaran ketika itu terus direpetisi. Sehingga, tugas kita hanya menjadi manusia yang skeptis,” ujarnya.

Ini senada dengan yang disampaikan Maggie sebelum ia mengakhiri obrolan pada Oktober 2018 lalu. Menurutnya, wartawan punya tanggung jawab lebih untuk menjadi skeptis terhadap isu yang muncul, dan jelas ini pekerjaan sulit. “Maksimal yang bisa kita lakukan hanya mengecek kembali sumber, berpikir sebelum membagi agar tak dimanfaatkan oleh pembuat berita palsu,” ujarnya.

Pada akhirnya, mengutip George Orwell, "Kita sekarang telah tenggelam dalam jurang di mana penyajian kembali (fakta) yang jelas adalah tugas pertama dari orang-orang cerdas." Mungkin kita bisa jadi bagian dari orang-orang cerdas itu?

x

Komentar